Teknologi

Wisata

Nasional

Latest Updates

Kendaraan Taktis Yordania Al-Wahsh Menuju Suriah

Kamis, Februari 05, 2026
•
Sebuah foto kendaraan lapis baja Al-Wahsh yang beredar luas di media sosial sempat memicu beragam spekulasi, termasuk dugaan bahwa kendaraan tersebut terkait dengan pengadaan atau produksi untuk Suriah. Pengamatan yang lebih teliti justru mengarah pada pembelian atau donasi dari negara tetangga.

Di latar belakang foto tersebut tampak jelas bendera hijau-putih-hitam dengan tiga bintang merah. Bendera ini dikenal luas sebagai simbol Pemerintahan Suriah, yang beroperasi di wilayah-wilayah tertentu di Suriah bagian utara.

Keberadaan bendera tersebut menjadi kunci utama dalam memahami konteks foto. Hal ini menegaskan bahwa kendaraan Al-Wahsh yang terlihat sebagai pembelian baru.

Al-Wahsh sendiri merupakan kendaraan tempur buatan Yordania yang dikembangkan melalui King Abdullah II Design and Development Bureau atau JODDB. Kedekatan geografis Yordania dengan Suriah membuat proses pengiriman kendaraan semacam ini relatif lebih mudah dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Meski begitu, Suriah mempunyai kemampuan untuk memproduksi kendaraan serupa.

Wilayah perbatasan yang panjang antara kedua negara memungkinkan jalur logistik darat dimanfaatkan secara intensif. Dalam konteks konflik Suriah, hal ini menjadi faktor penting dalam suplai peralatan militer.

Kendaraan Al-Wahsh tercatat kerap digunakan oleh pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa. Dukungan tersebut tidak selalu berbentuk keterlibatan langsung, tetapi sering kali diwujudkan melalui bantuan logistik dan persenjataan.

Secara teknis, Al-Wahsh dirancang untuk menghadapi kondisi medan berat. Kendaraan ini dibangun di atas sasis truk Tatra yang dikenal tangguh di medan gurun dan berbatu, karakteristik yang sangat sesuai dengan kondisi geografis Suriah.

Kemampuan mobilitas tinggi dan daya tahan yang kuat menjadikan Al-Wahsh populer dalam skenario perang asimetris. Konflik Suriah sendiri banyak diwarnai oleh pertempuran bergerak cepat dan penggunaan kendaraan non-standar militer konvensional.

Dalam konteks ini, istilah “impor” perlu dipahami secara berbeda. Masuknya kendaraan tempur ke Suriah bukanlah proses pengadaan resmi seperti yang lazim dilakukan oleh negara dalam kondisi damai.

Sebaliknya, kendaraan-kendaraan tersebut umumnya masuk sebagai bagian dari bantuan militer atau dukungan tidak langsung dari negara donor dan aktor regional yang memiliki kepentingan politik dan keamanan di Suriah.

Perang berkepanjangan telah menghancurkan infrastruktur industri di Suriah, termasuk sektor otomotif dan pertahanan. Akibatnya, kemampuan produksi kendaraan di dalam negeri terbatas dan tidak bisa memenuhi semua permintaan.

Situasi tersebut memaksa beberapa kementerian di Suriah untuk bergantung pada kendaraan yang didatangkan dari luar negeri. Selain itu, modifikasi kendaraan sipil menjadi kendaraan tempur atau technicals juga menjadi pemandangan umum.

Dalam kerangka ini, Al-Wahsh dipandang sebagai solusi praktis dibandingkan produksi lokal yang nyaris mustahil dilakukan. Keberadaannya mencerminkan realitas keras konflik yang membutuhkan banyak peralatan.

READ MORE

Suriah Mengejar Pemulihan Ekonomi

Rabu, Februari 04, 2026
•

Suriah diperkirakan hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 3 miliar dolar AS pada 2026, angka yang sangat jauh dibanding kondisi sebelum perang pecah pada 2011. Perbandingan ini menegaskan betapa dalamnya dampak konflik berkepanjangan terhadap fondasi ekonomi negara tersebut.

Sebelum perang, tepatnya pada 2010 hingga awal 2011, APBN Suriah berada di kisaran 16 hingga 18 miliar dolar AS per tahun. Negara masih menikmati pemasukan dari sektor minyak, gas, pertanian, serta perdagangan regional yang relatif stabil.

Perang saudara yang meletus sejak 2011 perlahan menggerus seluruh sumber pendapatan itu. Infrastruktur rusak, ladang minyak lepas dari kontrol pemerintah, dan jutaan penduduk terpaksa mengungsi ke luar negeri atau ke wilayah lain.

Kini, lebih dari satu dekade setelah konflik dimulai, muncul pertanyaan besar di kalangan pengamat dan warga Suriah sendiri: berapa lama waktu yang dibutuhkan agar APBN kembali ke level sebelum perang.

Menurut sejumlah analis ekonomi Timur Tengah, pemulihan anggaran Suriah tidak akan berlangsung cepat. Bahkan dalam skenario paling optimistis, Suriah diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 15 hingga 20 tahun untuk mendekati angka pra-2011.

Skenario optimistis ini mensyaratkan berakhirnya konflik secara permanen, stabilitas politik nasional, serta pencabutan sanksi internasional secara bertahap. Tanpa itu, pertumbuhan pendapatan negara dipastikan berjalan tersendat.

Selain stabilitas, kunci utama lainnya adalah pemulihan sektor minyak dan gas di Suriah timur. Sebelum perang, sektor ini menjadi tulang punggung devisa negara dan menyumbang porsi signifikan dalam APBN.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kaya sumber daya tersebut masih berada dalam konfigurasi kekuasaan yang kompleks. Hal ini membuat pemerintah pusat kesulitan mengakses potensi ekonomi secara maksimal.

Dalam skenario moderat yang dinilai paling realistis, pemulihan APBN Suriah bisa memakan waktu 25 hingga 30 tahun. Artinya, level anggaran pra-perang baru mungkin tercapai sekitar 2045 hingga 2050.

Pada skenario ini, APBN Suriah diperkirakan meningkat perlahan dari 3 miliar dolar AS pada 2026 menjadi sekitar 6 hingga 8 miliar dolar AS pada pertengahan 2030-an. Laju tersebut dianggap realistis di tengah sanksi dan lemahnya investasi.

Faktor lain yang menghambat pemulihan adalah rusaknya basis pajak nasional. Banyak perusahaan tutup, aktivitas ekonomi bergeser ke sektor informal, dan negara kesulitan menarik pendapatan secara legal.

Di saat yang sama, beban belanja negara tetap tinggi. Pemerintah harus menanggung biaya keamanan, subsidi pangan, serta layanan dasar bagi penduduk yang masih bertahan di dalam negeri.

Masalah demografi juga berpengaruh besar. Sebelum 2011, Suriah memiliki sekitar 21 juta penduduk dengan struktur ekonomi yang relatif produktif. Kini, jutaan orang berada di pengungsian, termasuk tenaga kerja terampil.

Kembalinya para pengungsi menjadi salah satu syarat penting bagi pemulihan ekonomi dan APBN. Tanpa kepulangan mereka, kapasitas produksi dan konsumsi nasional akan terus terbatas.

Pengamat mencatat bahwa meskipun APBN suatu hari nanti kembali ke angka 16 atau 18 miliar dolar AS, daya beli dan kualitas layanan publik belum tentu setara dengan masa sebelum perang. Inflasi dan nilai tukar telah berubah drastis.

Selain itu, struktur ekonomi Suriah pasca-perang kemungkinan berbeda. Negara diprediksi lebih bergantung pada bantuan luar negeri, remitansi, dan ekonomi lokal berskala kecil.

Dalam skenario pesimistis, Suriah bahkan dinilai berisiko tidak pernah sepenuhnya kembali ke level APBN pra-2011. Fragmentasi wilayah dan dominasi ekonomi milisi bisa membuat anggaran negara stagnan di level rendah.

Situasi ini menjadikan APBN bukan sekadar angka fiskal, melainkan cerminan kedaulatan dan kapasitas negara. Tanpa kontrol ekonomi yang utuh, pemerintah akan kesulitan merancang pembangunan jangka panjang.

Meski demikian, sejumlah kalangan tetap melihat peluang pemulihan jika terjadi perubahan geopolitik regional. Normalisasi hubungan dengan negara Arab dan pembukaan jalur dagang bisa memberi dorongan awal.

Bagi warga Suriah, pertanyaan tentang kapan APBN kembali normal bukan hanya isu teknis. Ini menyangkut harapan atas listrik stabil, gaji layak, dan masa depan yang lebih pasti.

Dengan kondisi saat ini, mayoritas analis sepakat bahwa pemulihan Suriah adalah maraton panjang, bukan lari cepat. APBN pra-perang masih menjadi target jauh di depan, bukan tujuan yang bisa segera diraih.

READ MORE

Pengelompokan Ekonomi Uni Eropa Dibandingkan Indonesia

Sabtu, Januari 31, 2026
•
Wacana Uni Eropa mengenai sistem dua tingkat atau two-tier Europe kembali memicu perdebatan tentang masa depan integrasi regional. Dalam skema tersebut, negara-negara inti dapat melaju lebih cepat dalam kebijakan strategis, sementara negara lain mengikuti di belakang tanpa kehilangan status keanggotaan. Konsep ini menegaskan bahwa perbedaan kapasitas diakui secara terbuka dalam satu kerangka bersama.

Fenomena serupa sebenarnya telah lama hadir di Indonesia, meski dengan bentuk dan tujuan yang berbeda. Dalam praktik pembangunan nasional, provinsi-provinsi Indonesia dapat dikelompokkan secara fungsional ke dalam tiga kategori besar, yakni provinsi mandiri secara penerimaan, provinsi menengah, dan provinsi tertinggal.

Provinsi mandiri secara penerimaan adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah sangat besar dan ketergantungan rendah terhadap transfer pusat. Wilayah seperti DKI Jakarta dan beberapa provinsi di Jawa menjadi contoh daerah yang mampu menopang belanja publiknya sendiri.

Di bawahnya terdapat provinsi menengah, yakni daerah dengan basis ekonomi nyata dan PAD yang cukup, namun masih bergantung signifikan pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat. Kelompok ini mencerminkan tulang punggung ekonomi non-Jawa Indonesia.

Sementara itu, provinsi tertinggal merupakan kategori resmi dalam kebijakan nasional. Daerah-daerah ini memiliki PAD kecil, tantangan geografis dan sosial besar, serta memperoleh perlakuan fiskal khusus untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

Berbeda dengan Uni Eropa yang sedang mendiskusikan perbedaan tingkat integrasi politik dan strategis, Indonesia menerapkan diferensiasi ini terutama pada aspek fiskal dan pembangunan. Hak politik tetap setara, tetapi pendekatan anggaran disesuaikan dengan kapasitas daerah.

Dalam kerangka inilah posisi Sumatera Utara menjadi menarik untuk dicermati. Provinsi ini tidak dapat disamakan dengan provinsi mandiri seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, namun jelas pula tidak termasuk dalam kategori tertinggal seperti Papua, NTT dll. Sumatera Utara berada di lapisan menengah-atas dalam struktur pembangunan nasional.

Secara fiskal, Sumatera Utara memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif besar dibandingkan mayoritas provinsi di luar Jawa. Pajak kendaraan, aktivitas perdagangan, dan kontribusi kawasan perkotaan menjadi sumber utama penerimaan daerah.

Meski begitu, ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup besar. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tetap menjadi bagian penting dalam pembiayaan APBD, menandakan bahwa Sumatera Utara belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.

Kekuatan utama Sumatera Utara terletak pada struktur ekonominya yang beragam. Perkebunan kelapa sawit dan karet, pertanian rakyat, industri pengolahan, serta sektor jasa dan perdagangan membentuk fondasi ekonomi yang relatif seimbang.

Medan sebagai kota metropolitan memainkan peran sentral dalam sistem ini. Kota tersebut berfungsi sebagai pusat jasa, keuangan, pendidikan, dan perdagangan bagi wilayah barat Indonesia, memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai penghubung regional.

Keunggulan geografis Sumatera Utara di jalur Selat Malaka juga memberi potensi besar dalam perdagangan internasional. Pelabuhan Belawan menjadi salah satu aset strategis, meski kontribusinya belum sepenuhnya optimal bagi perekonomian daerah.

Namun, kekuatan makro ini dibayangi oleh ketimpangan pembangunan internal. Wilayah pantai timur berkembang pesat, sementara kawasan pantai barat, kepulauan, dan pegunungan masih tertinggal secara relatif.

Pulau Nias dan wilayah Pegunungan Tapanuli menunjukkan bagaimana tantangan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketimpangan ini menjadi isu utama dalam pembangunan Sumatera Utara.

Meski demikian, Sumatera Utara secara resmi tidak masuk dalam daftar provinsi tertinggal nasional. Indikator pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi menempatkannya pada level menengah ke atas secara nasional.

Dalam perbandingan antarprovinsi, Sumatera Utara berada satu tingkat di bawah provinsi-provinsi utama di Jawa, tetapi tetap di atas sebagian besar provinsi di kawasan timur Indonesia. Posisi ini mencerminkan peran strategisnya sebagai jangkar ekonomi luar Jawa.

Peluang Sumatera Utara untuk naik kelas terbuka lebar. Penguatan industri hilir sawit dan karet dapat meningkatkan nilai tambah, sekaligus memperbesar kapasitas fiskal daerah.

Pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata unggulan juga menjadi faktor penentu. Jika dikelola konsisten, sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan wilayah yang selama ini tertinggal.

Dalam konteks nasional, Sumatera Utara mencerminkan model “menengah” Indonesia, kuat secara potensi tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dan merata. Tantangannya bukan keluar dari sistem, melainkan memaksimalkan posisi di dalamnya.

Berbeda dengan Uni Eropa yang khawatir dua tingkat dapat memecah integrasi, Indonesia justru menunjukkan bahwa diferensiasi dapat menjadi alat pemerataan jika dikelola dengan tepat. Sumatera Utara berada di titik krusial pembuktian tersebut.

Pada akhirnya, masa depan Sumatera Utara tidak ditentukan oleh label mandiri atau tidak, melainkan oleh kemampuannya mengurangi ketimpangan internal dan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan yang inklusif dan berkelanjutan.

READ MORE

Selatan Yaman, Peta Sikap Menuju Persatuan

Minggu, Januari 25, 2026
•

Kawasan selatan Yaman kembali menjadi sorotan publik terkait konflik internal dan aspirasi politik masyarakatnya. Setiap provinsi menampilkan sikap yang berbeda-beda terhadap persatuan negara, reformasi, dan gerakan separatis.

Di provinsi Al-Dhalea (Dhale), sebagian besar warga ingin mengembalikan Negara Selatan. Aspirasi ini mencerminkan dukungan terhadap ide pemisahan dari Yaman utuh dan menghidupkan kembali South Yemen yang merdeka.

Sementara itu, di Hadramaut, masyarakat menunjukkan kecenderungan untuk menjadi negara sendiri atau wilayah otonom. Sikap ini menunjukkan keinginan otonomi penuh atau status administratif yang lebih mandiri dalam kerangka Yaman.

Provinsi Shabwa menempati posisi berbeda. Warga di sini cenderung mendukung persatuan Yaman, menolak upaya separatis dan menekankan pentingnya stabilitas nasional. Shabwa menjadi simbol komitmen terhadap kesatuan negara di tengah konflik selatan.

Di kota pelabuhan strategis Aden, masyarakat mendukung persatuan, tetapi mereka menekankan perlunya koreksi jalannya persatuan. Hal ini mencerminkan aspirasi reformasi agar hak dan kepentingan selatan lebih diakui dalam kerangka negara bersatu.

Provinsi Abyan menunjukkan sikap paling tegas terhadap persatuan Yaman. Penduduk di sini menyatakan dukungan mereka hingga batas ekstrem, atau “bersatu sampai mati”, menolak separatisme dan mendukung legitimasi pemerintah pusat.

Di wilayah Mahrah, masyarakat juga menegaskan posisi pro-pemerintah. Mereka mendukung kesatuan Yaman, tanah dan rakyatnya, menekankan pentingnya integrasi penuh antara semua wilayah dan etnis selatan dengan negara.

Keragaman sikap ini menunjukkan kompleksitas politik di selatan. Beberapa provinsi mendukung separatisme, sementara yang lain menegaskan persatuan, menciptakan peta politik yang penuh dinamika.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh sejarah, demografi, dan posisi geografis. Wilayah pesisir, kota pelabuhan, dan daerah kaya sumber daya memiliki kepentingan berbeda dalam proses politik nasional.

Al-Dhalea dan Hadramaut, misalnya, memiliki sejarah lebih dekat dengan aspirasi otonomi atau pemisahan. Kondisi ekonomi dan interaksi lokal memperkuat kecenderungan ini dibanding wilayah lain yang lebih mendukung kesatuan.

Sementara Shabwa, Abyan, dan Mahrah menekankan stabilitas dan legitimasi pemerintah pusat. Dukungan mereka penting untuk menjaga integritas Yaman dan mengurangi peluang fragmentasi selatan.

Aden, sebagai kota utama, memainkan peran unik. Dukungan terhadap persatuan disertai tuntutan reformasi mencerminkan posisi strategis kota sebagai pusat ekonomi dan politik di selatan Yaman.

Peta sikap ini menjadi penting bagi pemerintah Yaman dan aktor internasional. Memahami preferensi setiap provinsi memungkinkan perencanaan kebijakan yang lebih efektif dan upaya penyelesaian konflik yang lebih realistis.

STC (Transitional Council) dan gerakan separatis selatan menghadapi tantangan karena sebagian wilayah selatan tetap loyal terhadap pemerintah sah. Hal ini memperlihatkan bahwa kesatuan Yaman masih memiliki basis kuat di beberapa provinsi.

Sejarah juga memengaruhi sikap ini. Beberapa provinsi pernah menjadi bagian dari South Yemen merdeka, sementara yang lain memiliki keterikatan historis lebih kuat dengan negara bersatu.

Keragaman politik ini tidak selalu menimbulkan konflik terbuka. Provinsi yang mendukung persatuan dan reformasi dapat bekerja sama dengan yang cenderung ingin otonomi untuk menemukan keseimbangan politik.

Pesan Sheikh, tokoh Yafi, dan tokoh lokal lain menekankan pentingnya persatuan nasional sebagai jalan menuju stabilitas. Mereka berusaha menjembatani perbedaan aspirasi dan mendorong dialog antarprovinsi.

Keterlibatan diaspora dan faktor regional juga memengaruhi dinamika selatan. Dukungan internasional terhadap pemerintah sah atau gerakan separatis memperkuat atau melemahkan posisi masing-masing provinsi.

Pemahaman peta sikap provinsi menjadi kunci strategi politik. Pemerintah dan aktor lokal harus menyesuaikan pendekatan agar aspirasi otonomi, reformasi, dan persatuan dapat berjalan seiring.

Secara keseluruhan, selatan Yaman bukan monolit. Setiap provinsi memiliki prioritas politik berbeda, mulai dari aspirasi Negara Selatan, otonomi Hadramaut, hingga kesatuan penuh di Abyan dan Mahrah. Pemahaman atas perbedaan ini menjadi fondasi untuk membangun Yaman yang stabil dan bersatu di masa depan.

READ MORE

Prediksi Masa Depan Suriah Timur

Kamis, Januari 22, 2026
•
Ketegangan di provinsi Hasakah, Suriah, terus mengemuka meski gencatan senjata diumumkan antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan pemerintah Damaskus. Situasi di lapangan tetap dinamis dan sulit diprediksi, menandai ketidakpastian politik dan militer di wilayah tersebut.

Tentara Suriah telah memasuki Tell Brak, benteng penting suku Jabour di jalur vital Qamishli–Hasakah. SDF sebelumnya telah meninggalkan wilayah ini, namun pendudukan oleh pemerintah pusat kini memaksa setiap pergerakan SDF antara Hasakah dan Qamishli melewati Tell Tamer. Wilayah itu sendiri masih berada di bawah kontrol SDF untuk sementara waktu.

Damaskus mengumumkan gencatan senjata selama empat hari untuk memberi waktu SDF menerima kesepakatan. Dengan tiga hari tersisa, keputusan bagi SDF tampak sulit: menerima persyaratan yang hampir menyerahkan kontrol penuh, atau menolak dengan risiko menghadapi konfrontasi militer.

Secara praktis, persyaratan yang diajukan menawarkan posisi simbolis bagi SDF, seperti jabatan “wakil” menteri pertahanan dan gubernur Hasakah. Namun, kekuasaan nyata tetap berada di tangan pemerintah pusat, yang menegaskan wilayah Hasakah dan Qamishli akan kembali di bawah kendali Damaskus.

SDF mendapatkan jaminan bahwa tentara Suriah tidak akan memasuki desa-desa Kurdi. Namun, jaminan ini bersifat terbatas dan hanya berlaku jika mereka menerima gencatan senjata, meninggalkan dilema strategis bagi pemimpin SDF di lapangan.

Sementara itu, pasukan koalisi pimpinan AS tengah memindahkan tahanan ISIS bernilai tinggi dari Suriah ke Irak. Pergerakan ini menunjukkan bahwa penjara al-Sina’a di distrik Ghuwayran, yang mayoritas penduduknya Arab, sedang dikosongkan.

Berita tersebut menimbulkan spekulasi bahwa SDF sedang mempersiapkan posisi pertahanan baru. Hal ini memunculkan kemungkinan bentrokan kembali jika gencatan senjata gagal ditegakkan.

Tujuan militer Damaskus kemungkinan besar adalah mengamankan kota Hasakah, Tell Tamer dan Qamishli, setidaknya sampai sabuk selatan yang didominasi suku Arab. Kontrol atas kawasan ini juga penting karena mencakup bandara Qamishli, yang kini ditempati pasukan Rusia.

Jika posisi-posisi ini jatuh ke tangan pemerintah, wilayah yang dikuasai Kurdi di Hasakah akan terpecah menjadi dua kantong terpisah. Hal ini akan menambah kerumitan logistik dan keamanan bagi SDF.

Meski demikian, SDF masih menguasai ladang minyak Rmelan dan pabrik gas Sweidiyeh. Infrastruktur ini krusial untuk pengolahan gas dan pasokan listrik di seluruh provinsi Hasakah, memberi leverage bagi SDF dalam negosiasi politik dan keamanan.

Kendali atas jalur Semalka menuju wilayah Kurdistan tetap menjadi titik vital. Jalur ini menjadi garis hidup utama SDF dan krusial bagi kelangsungan operasi jika perjanjian runtuh atau konflik kembali meletus.

Pemerintah Damaskus tampak menekankan strategi penguasaan wilayah inti, sambil menunggu keputusan SDF terkait penerimaan gencatan senjata. Tekanan politik dan militer di lapangan diperkirakan akan meningkat dalam beberapa hari mendatang.

SDF berada di persimpangan sulit: menerima posisi simbolis dengan risiko kehilangan kendali, atau mempertahankan wilayah dan menghadapi kemungkinan bentrokan langsung dengan tentara Suriah.

Koalisi internasional, terutama AS, tampak fokus mengamankan tahanan ISIS dan menjaga jalur logistik bagi pasukan Kurdi. Ini menunjukkan peran penting aktor eksternal dalam dinamika konflik lokal.

Tell Brak menjadi simbol strategis. Posisi ini tidak hanya menghubungkan jalur transportasi utama, tetapi juga memengaruhi keseimbangan kekuatan antara pemerintah dan SDF di provinsi Hasakah.

Sementara itu, keberadaan pasukan Rusia di bandara Qamishli memberi keunggulan tambahan bagi Damaskus. Dukungan logistik dan intelijen dari Rusia dapat mempercepat mobilisasi tentara Suriah ke wilayah yang disengketakan.

Kondisi di Tell Tamer menjadi fokus diplomasi lokal. Kontrol atas wilayah ini dianggap sebagai kunci bagi stabilitas sementara di sepanjang jalur Qamishli–Hasakah.

Pertahanan infrastruktur energi oleh SDF menunjukkan strategi bertahan yang berfokus pada aset kritis. Ladang minyak dan pabrik gas berfungsi sebagai bargaining chip dalam negosiasi politik.

Jika gencatan senjata tidak berhasil, kemungkinan terjadi pertempuran berskala kecil hingga menengah meningkat. Hal ini dapat memicu migrasi internal, kerusakan fasilitas publik, dan krisis kemanusiaan di Hasakah.

Secara keseluruhan, provinsi Hasakah tetap menjadi titik tumpu konflik politik dan militer di Suriah timur laut. Posisi SDF, pemerintah Damaskus, dan aktor internasional seperti AS dan Rusia menentukan arah jangka panjang.

Kesimpulannya, meski gencatan senjata diterapkan, situasi di Hasakah jauh dari stabil. Semua pihak berada dalam dilema strategis yang dapat memicu eskalasi kapan saja, sementara warga sipil tetap menghadapi ketidakpastian dan risiko tinggi.

READ MORE

Tantangan Baru Pemerintahan Yaman Paska Stabilisasi Hadramaut dan Al Mahra

Selasa, Januari 13, 2026
•
Yaman menghadapi tantangan serius dalam konsolidasi politik meski Presiden Rashad Al Alimi mengumumkan keberhasilan kampanye keamanan di Hadramaut dan Al Mahra. Upaya menyatukan pemerintahan federal masih berjalan tidak mulus, karena pengaruh faksi-faksi milisi tetap terasa di beberapa wilayah.

Meski Aideous Al Zubaidi telah dikeluarkan dari keanggotaan Dewan Kepemimpinan Transisi (PLC), realitas di lapangan menunjukkan bahwa kendali PLC atas seluruh Yaman belum sepenuhnya efektif. Beberapa daerah masih berada di luar jangkauan langsung pemerintah pusat.

Delegasi Southern Transitional Council (STC) di Riyadh telah menyatakan pembubaran diri secara resmi. Pernyataan ini seharusnya menjadi langkah penting untuk integrasi milisi ke dalam struktur pemerintahan, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.

Namun beberapa faksi STC menolak keputusan pembubaran tersebut. Mereka masih aktif bersuara melalui media sosial, mempertahankan posisi politik dan menegaskan eksistensi mereka meski secara formal telah dibubarkan.

Kekuatan faksi-faksi STC diperkirakan masih signifikan di wilayah Al Dhale’ dan sekitarnya. Wilayah ini menjadi pusat perlawanan terselubung terhadap upaya pemerintah untuk menyatukan seluruh milisi di bawah kendali resmi.

Proses pembubaran milisi untuk integrasi ke kementerian tidak berjalan semulus rencana pemerintah. Masih banyak anggota yang menunda keputusan atau menolak bergabung, sehingga stabilitas keamanan jangka pendek tetap rawan.

PLC masih berfungsi meski kehilangan satu anggota kunci. Ketidaklengkapan ini membuat posisi pasukan loyal Tarik Saleh belum jelas terkait integrasi ke Kementerian Pertahanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam komando dan koordinasi militer.

Keputusan Presiden Al Alimi menutup penjara milisi diyakini strategis. Langkah ini ditujukan untuk menutup lembaga-lembaga paralel yang sebelumnya dikelola oleh milisi, sehingga pemerintah bisa memperkuat monopoli atas aparat keamanan resmi.

Langkah lainnya adalah larangan pungutan liar yang selama ini menjadi sumber pemasukan bagi milisi. Pemerintah menilai praktik ini sebagai “kanker ekonomi” yang merusak tata kelola keuangan nasional.

Upaya menutup lembaga dan praktik milisi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi pengaruh ekonomi dan politik faksi bersenjata. Tantangannya tetap besar karena milisi masih memiliki jaringan dan sumber daya independen.

Perdana Menteri Yaman, Salim bin Brik, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekacauan terulang. Stabilitas dianggap sebagai prioritas utama untuk menjaga keamanan dan pelayanan publik.

Bin Brik juga menekankan perlunya memastikan kelangsungan layanan dasar, termasuk air, listrik, dan administrasi publik. Hal ini menjadi indikator kemampuan pemerintah untuk mempertahankan legitimasi di tengah transisi.

Pemerintah menyatakan sikap bertanggung jawab terhadap perkembangan situasi saat ini. Semua keputusan yang diambil menekankan keseimbangan antara reformasi politik dan pengendalian milisi.

Peran Saudi Arabia dalam mendukung stabilitas Yaman diakui pemerintah. Dukungan ini tidak hanya berupa bantuan militer tetapi juga pembangunan ekonomi dan penguatan administrasi pemerintahan.

Meski PLC secara resmi ada, kenyataannya kontrol administratif di lapangan tetap tidak merata. Pemerintah pusat masih berhadapan dengan faksi-faksi yang mempertahankan otonomi lokal dan jaringan pengaruh masing-masing.

Pengumuman pembubaran milisi belum otomatis menghasilkan kepatuhan anggota. Banyak pasukan loyal Tarik Saleh dan mantan milisi STC menunggu arahan jelas terkait posisi mereka dalam struktur pemerintah.

Penutupan penjara milisi juga menandakan upaya pemerintah menghapus jalur hukuman paralel yang selama ini dikelola secara independen oleh faksi bersenjata. Hal ini diharapkan memperkuat supremasi hukum negara.

Larangan pungli dianggap langkah krusial untuk menghentikan aliran dana ilegal yang menopang kekuatan milisi. Tanpa dana ini, pengaruh ekonomi milisi diperkirakan akan menurun.

Meski demikian, beberapa faksi masih aktif melakukan propaganda dan mempertahankan jaringan loyalitas, sehingga pemerintah harus bersiap menghadapi potensi ketegangan baru.

Secara keseluruhan, meski PLC berjalan secara resmi dan Presiden Al Alimi menegaskan keberhasilan kampanye keamanan, konsolidasi penuh Yaman masih jauh. Pemerintah harus menyeimbangkan reformasi, kontrol militer, dan integrasi politik untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

READ MORE

Industri Militer Yaman Terbelah Dua Wilayah

Jumat, Januari 02, 2026
•

Industri militer Yaman kini menghadapi realitas yang terfragmentasi, terbagi menjadi dua pusat utama. Satu berada di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemerintah Houthi, sedangkan yang lain berada di Aden di bawah Pemerintah Yaman yang diakui internasional, termasuk berada di bawah koordinasi Dewan Kepemimpinan Transisi atau PLC.

Pemisahan ini berdampak signifikan pada produksi dan distribusi peralatan militer. Di Sanaa, fasilitas yang sebelumnya berada di bawah Badan Manufaktur Militer Angkatan Bersenjata berfokus pada produksi kendaraan tempur ringan, amunisi, senjata infanteri, serta pengembangan drone untuk operasi tempur dan pengintaian.

Beberapa kendaraan tempur yang tetap diproduksi di Sanaa termasuk model Qatish 1 dan 2 serta Jalal 3. Selain itu, produksi senjata ringan seperti senapan runduk, senapan mesin, dan senjata infanteri lokal terus berlanjut meski menghadapi keterbatasan suku cadang akibat embargo dan sanksi.

Di sektor drone, Sanaa dikenal memiliki tim insinyur yang relatif maju. Namun, banyak insinyur drone yang tewas secara misterius dalam beberapa tahun terakhir, memunculkan spekulasi tentang sabotase atau operasi rahasia musuh yang menargetkan pengembangan teknologi militer Houthi.
Sementara itu, di Aden, industri militer yang berada di bawah PLC berfokus pada kendaraan logistik, amunisi, dan kendaraan lapis baja yang dikenal sebagai Jalal series. PLC juga memproduksi versi lokal senapan dan senjata ringan yang digunakan untuk pasukan loyalis pemerintah.

Beberapa tokoh penting di sektor manufaktur Aden, termasuk insinyur dan perwira senior, mengalami nasib tragis. Mayor Jenderal Hassan bin Jalal al-Obeidi, yang menjadi direktur Departemen Manufaktur Militer di PLC, ditemukan tewas di apartemennya di Kairo. Kasus ini menambah daftar kematian misterius tokoh militer dan teknisi penting di wilayah yang berada di bawah PLC.

Produksi kendaraan logistik di Aden termasuk truk multiguna seperti UAZ-469 dan Gaz-2975. Kendaraan ini digunakan untuk pasokan logistik, patroli, serta mobilisasi cepat pasukan di wilayah konflik. Selain itu, PLC juga mengelola produksi amunisi kaliber ringan dan sedang untuk menjaga kemampuan tempur pasukannya.

Di Sanaa, pengembangan kendaraan tempur ringan tetap berlanjut meski dibatasi oleh embargo. Kendaraan Humaydah dan Jalal series menjadi tulang punggung mobilisasi Houthi di berbagai front pertempuran. Produksi senjata ringan juga menyesuaikan dengan kebutuhan medan lokal.

Selain itu, kedua kubu terus mengembangkan drone dengan fungsi pengintaian dan serangan. Drone Sanaa dikenal dengan kemampuan modifikasi lokal yang cukup canggih, sementara PLC lebih banyak mengandalkan bantuan teknis dan komponen dari sekutu internasional.

Dampak dari pemisahan ini juga terlihat pada koordinasi logistik. Sanaa menghadapi keterbatasan pasokan bahan baku, sehingga produksi berskala besar sering terkendala. PLC di Aden, meski lebih stabil, harus menghadapi risiko serangan dan tekanan politik dari konflik internal serta ancaman eksternal.

Kematian para insinyur drone di Sanaa dan perwira penting di Aden menimbulkan kekhawatiran bahwa pengembangan teknologi militer Yaman rentan terhadap operasi rahasia dan sabotase. Hal ini menambah ketidakpastian bagi masa depan industri militer kedua kubu.

Di bawah PLC, kendaraan Jalal 1, 2, dan 3 tetap menjadi fokus produksi strategis. Selain itu, PLC juga memperkuat lini senjata ringan seperti MP-18 dan MP-40 versi lokal untuk memperkuat infanteri. Beberapa fasilitas juga memproduksi amunisi kaliber menengah hingga berat untuk mendukung operasi militer.

Sementara itu, di Sanaa, produksi kendaraan Qatish 1 dan 2 serta Humaydah lebih fokus pada mobilitas cepat di medan pegunungan dan kota. Senjata ringan seperti Gewehr 43, Vickers, dan Dragunov versi lokal juga terus diproduksi, dengan modifikasi untuk menyesuaikan kondisi tempur lokal.

Kematian tokoh seperti al-Obeidi dan sejumlah insinyur drone menimbulkan pertanyaan serius terkait keamanan personel penting dalam industri militer. Insiden di Kairo dan beberapa kematian misterius di Sanaa menjadi catatan kelam sejarah industri pertahanan Yaman.

Dampak dari kondisi terbelah ini membuat kapasitas industri militer Yaman tidak bisa bersatu dalam satu rantai komando. Kedua kubu harus menyesuaikan strategi produksi dan distribusi berdasarkan kemampuan wilayah masing-masing.

Meskipun demikian, kedua pusat industri tetap menunjukkan kemampuan adaptasi. Sanaa dengan sumber daya terbatas berhasil memproduksi kendaraan tempur ringan dan drone pengintaian, sementara Aden memanfaatkan hubungan internasional untuk menjaga produksi logistik dan senjata ringan.

Bagi Houthi, kemandirian produksi drone menjadi prioritas strategis. Namun, risiko serangan dan kematian insinyur menghambat percepatan pengembangan teknologi tersebut.

PLC di Aden, meski lebih stabil, harus menghadapi tekanan keamanan di kota-kota penting, sekaligus memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga. Kehilangan perwira senior seperti al-Obeidi menjadi pukulan berat bagi organisasi manufaktur militer di wilayah ini.

Kisah industri militer Yaman yang terbelah menjadi dua wilayah ini menunjukkan bahwa konflik internal tidak hanya menghancurkan medan tempur, tetapi juga merusak fondasi teknologi dan kemandirian pertahanan nasional. Masa depan kedua kubu industri militer kini bergantung pada keamanan personel kunci dan stabilitas politik yang belum pasti.

Jika stabilitas dapat tercapai di masa mendatang, pengalaman manufaktur lokal di Sanaa maupun Aden tetap dapat menjadi modal untuk membangun kembali kemampuan pertahanan nasional Yaman. Namun, tantangan besar tetap ada, mulai dari ancaman eksternal, kematian misterius tokoh penting, hingga fragmentasi industri yang berkepanjangan.

READ MORE

Palestina Tolak Pengakuan Israel atas Somaliland

Minggu, Desember 28, 2025
•

Kementerian Luar Negeri dan Urusan Diaspora Palestina secara tegas menyatakan dukungannya terhadap persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Republik Federal Somalia. Sikap ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen Palestina terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan tatanan global yang adil.

Dalam pernyataannya, Palestina menekankan bahwa dukungan tersebut bertujuan menjamin hak rakyat Somalia untuk hidup dalam martabat, keamanan, dan stabilitas politik. Palestina menilai bahwa keutuhan wilayah Somalia merupakan fondasi penting bagi perdamaian di kawasan Tanduk Afrika.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa posisi tersebut sejalan dengan resolusi-resolusi internasional, konsensus negara-negara Arab, serta keputusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Palestina menegaskan bahwa tidak ada legitimasi internasional bagi langkah-langkah yang mengancam keutuhan Somalia.

Seiring dengan itu, Palestina secara terbuka menolak dan mengutuk pengakuan Israel terhadap wilayah yang disebut “Somaliland”. Menurut Palestina, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan kesatuan wilayah Somalia.

Pengakuan tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi melegitimasi gerakan separatis yang tidak diakui secara internasional. Palestina menegaskan bahwa langkah semacam itu hanya akan memperdalam instabilitas politik dan keamanan di Somalia.

Kementerian menambahkan bahwa setiap tindakan yang mendukung pemisahan wilayah, baik secara politik maupun simbolik, merupakan bentuk intervensi yang tidak dapat diterima. Palestina memandang bahwa stabilitas Somalia harus dijaga tanpa campur tangan kekuatan luar.

Palestina juga mengaitkan langkah Israel tersebut dengan pola kebijakan yang lebih luas. Israel, menurut pernyataan itu, kerap bertindak sebagai kekuatan pendudukan kolonial yang melemahkan perdamaian regional dan internasional.

Kementerian menilai bahwa pengakuan terhadap Somaliland tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi Israel untuk menciptakan preseden baru yang bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pernyataan itu, Palestina mengingatkan bahwa Israel sebelumnya pernah menyebut “Somaliland” sebagai salah satu tujuan potensial untuk pemindahan paksa rakyat Palestina. Isu tersebut mencuat terutama dalam konteks rencana pengosongan Jalur Gaza.

Palestina menilai wacana pemindahan paksa tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Segala bentuk pemindahan paksa dianggap sebagai kejahatan yang tidak dapat ditoleransi.

Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan penolakan mutlak terhadap seluruh rencana pemindahan paksa rakyat Palestina dengan dalih apa pun. Isu ini disebut sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar.

Palestina juga memperingatkan semua pihak agar tidak terlibat, mendukung, atau membiarkan rencana-rencana tersebut berlangsung. Menurut Palestina, sikap diam atau pembiaran sama berbahayanya dengan keterlibatan langsung.

Dalam konteks Somalia, Palestina menekankan bahwa setiap upaya melemahkan negara-negara berkembang melalui pengakuan sepihak akan menciptakan ketidakstabilan jangka panjang. Hal ini dinilai bertentangan dengan kepentingan perdamaian global.

Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk mempertahankan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pengakuan terhadap entitas separatis tanpa konsensus internasional dinilai sebagai ancaman serius terhadap sistem internasional.

Kementerian juga menegaskan solidaritas Palestina dengan rakyat Somalia yang selama puluhan tahun menghadapi konflik dan tantangan pembangunan. Palestina menilai bahwa Somalia berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan eksternal.

Dalam pernyataan tersebut, Palestina menempatkan isu Somalia dan Palestina dalam satu kerangka yang sama, yakni penolakan terhadap kolonialisme, pendudukan, dan pelanggaran kedaulatan negara.

Palestina menegaskan bahwa stabilitas kawasan Afrika Timur dan Timur Tengah saling terkait. Setiap kebijakan yang memicu fragmentasi wilayah akan berdampak luas pada keamanan regional.

Kementerian Luar Negeri Palestina kembali mengingatkan bahwa hukum internasional tidak boleh diterapkan secara selektif. Prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah harus berlaku bagi semua negara tanpa pengecualian.

Di akhir pernyataannya, Palestina menegaskan komitmennya untuk terus membela hak-hak bangsa yang tertindas dan negara-negara yang terancam kedaulatannya. Solidaritas ini disebut sebagai bagian dari perjuangan Palestina di panggung internasional.

Palestina menyatakan akan terus bekerja sama dengan negara-negara Arab, OKI, dan mitra internasional untuk menolak segala upaya yang mengancam persatuan Somalia dan hak rakyat Palestina. Sikap ini ditegaskan sebagai posisi prinsipil yang tidak akan berubah.

READ MORE
Langganan: Komentar ( Atom )
 
Copyright © Berita Tampahan. Designed by OddThemes