Suriah diperkirakan hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 3 miliar dolar AS pada 2026, angka yang sangat jauh dibanding kondisi sebelum perang pecah pada 2011. Perbandingan ini menegaskan betapa dalamnya dampak konflik berkepanjangan terhadap fondasi ekonomi negara tersebut.
Sebelum perang, tepatnya pada 2010 hingga awal 2011, APBN Suriah berada di kisaran 16 hingga 18 miliar dolar AS per tahun. Negara masih menikmati pemasukan dari sektor minyak, gas, pertanian, serta perdagangan regional yang relatif stabil.
Perang saudara yang meletus sejak 2011 perlahan menggerus seluruh sumber pendapatan itu. Infrastruktur rusak, ladang minyak lepas dari kontrol pemerintah, dan jutaan penduduk terpaksa mengungsi ke luar negeri atau ke wilayah lain.
Kini, lebih dari satu dekade setelah konflik dimulai, muncul pertanyaan besar di kalangan pengamat dan warga Suriah sendiri: berapa lama waktu yang dibutuhkan agar APBN kembali ke level sebelum perang.
Menurut sejumlah analis ekonomi Timur Tengah, pemulihan anggaran Suriah tidak akan berlangsung cepat. Bahkan dalam skenario paling optimistis, Suriah diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 15 hingga 20 tahun untuk mendekati angka pra-2011.
Skenario optimistis ini mensyaratkan berakhirnya konflik secara permanen, stabilitas politik nasional, serta pencabutan sanksi internasional secara bertahap. Tanpa itu, pertumbuhan pendapatan negara dipastikan berjalan tersendat.
Selain stabilitas, kunci utama lainnya adalah pemulihan sektor minyak dan gas di Suriah timur. Sebelum perang, sektor ini menjadi tulang punggung devisa negara dan menyumbang porsi signifikan dalam APBN.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kaya sumber daya tersebut masih berada dalam konfigurasi kekuasaan yang kompleks. Hal ini membuat pemerintah pusat kesulitan mengakses potensi ekonomi secara maksimal.
Dalam skenario moderat yang dinilai paling realistis, pemulihan APBN Suriah bisa memakan waktu 25 hingga 30 tahun. Artinya, level anggaran pra-perang baru mungkin tercapai sekitar 2045 hingga 2050.
Pada skenario ini, APBN Suriah diperkirakan meningkat perlahan dari 3 miliar dolar AS pada 2026 menjadi sekitar 6 hingga 8 miliar dolar AS pada pertengahan 2030-an. Laju tersebut dianggap realistis di tengah sanksi dan lemahnya investasi.
Faktor lain yang menghambat pemulihan adalah rusaknya basis pajak nasional. Banyak perusahaan tutup, aktivitas ekonomi bergeser ke sektor informal, dan negara kesulitan menarik pendapatan secara legal.
Di saat yang sama, beban belanja negara tetap tinggi. Pemerintah harus menanggung biaya keamanan, subsidi pangan, serta layanan dasar bagi penduduk yang masih bertahan di dalam negeri.
Masalah demografi juga berpengaruh besar. Sebelum 2011, Suriah memiliki sekitar 21 juta penduduk dengan struktur ekonomi yang relatif produktif. Kini, jutaan orang berada di pengungsian, termasuk tenaga kerja terampil.
Kembalinya para pengungsi menjadi salah satu syarat penting bagi pemulihan ekonomi dan APBN. Tanpa kepulangan mereka, kapasitas produksi dan konsumsi nasional akan terus terbatas.
Pengamat mencatat bahwa meskipun APBN suatu hari nanti kembali ke angka 16 atau 18 miliar dolar AS, daya beli dan kualitas layanan publik belum tentu setara dengan masa sebelum perang. Inflasi dan nilai tukar telah berubah drastis.
Selain itu, struktur ekonomi Suriah pasca-perang kemungkinan berbeda. Negara diprediksi lebih bergantung pada bantuan luar negeri, remitansi, dan ekonomi lokal berskala kecil.
Dalam skenario pesimistis, Suriah bahkan dinilai berisiko tidak pernah sepenuhnya kembali ke level APBN pra-2011. Fragmentasi wilayah dan dominasi ekonomi milisi bisa membuat anggaran negara stagnan di level rendah.
Situasi ini menjadikan APBN bukan sekadar angka fiskal, melainkan cerminan kedaulatan dan kapasitas negara. Tanpa kontrol ekonomi yang utuh, pemerintah akan kesulitan merancang pembangunan jangka panjang.
Meski demikian, sejumlah kalangan tetap melihat peluang pemulihan jika terjadi perubahan geopolitik regional. Normalisasi hubungan dengan negara Arab dan pembukaan jalur dagang bisa memberi dorongan awal.
Bagi warga Suriah, pertanyaan tentang kapan APBN kembali normal bukan hanya isu teknis. Ini menyangkut harapan atas listrik stabil, gaji layak, dan masa depan yang lebih pasti.
Dengan kondisi saat ini, mayoritas analis sepakat bahwa pemulihan Suriah adalah maraton panjang, bukan lari cepat. APBN pra-perang masih menjadi target jauh di depan, bukan tujuan yang bisa segera diraih.
Posting Komentar