Wacana Uni Eropa mengenai sistem dua tingkat atau two-tier Europe kembali memicu perdebatan tentang masa depan integrasi regional. Dalam skema tersebut, negara-negara inti dapat melaju lebih cepat dalam kebijakan strategis, sementara negara lain mengikuti di belakang tanpa kehilangan status keanggotaan. Konsep ini menegaskan bahwa perbedaan kapasitas diakui secara terbuka dalam satu kerangka bersama.
Fenomena serupa sebenarnya telah lama hadir di Indonesia, meski dengan bentuk dan tujuan yang berbeda. Dalam praktik pembangunan nasional, provinsi-provinsi Indonesia dapat dikelompokkan secara fungsional ke dalam tiga kategori besar, yakni provinsi mandiri secara penerimaan, provinsi menengah, dan provinsi tertinggal.
Provinsi mandiri secara penerimaan adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah sangat besar dan ketergantungan rendah terhadap transfer pusat. Wilayah seperti DKI Jakarta dan beberapa provinsi di Jawa menjadi contoh daerah yang mampu menopang belanja publiknya sendiri.
Di bawahnya terdapat provinsi menengah, yakni daerah dengan basis ekonomi nyata dan PAD yang cukup, namun masih bergantung signifikan pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat. Kelompok ini mencerminkan tulang punggung ekonomi non-Jawa Indonesia.
Sementara itu, provinsi tertinggal merupakan kategori resmi dalam kebijakan nasional. Daerah-daerah ini memiliki PAD kecil, tantangan geografis dan sosial besar, serta memperoleh perlakuan fiskal khusus untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.
Berbeda dengan Uni Eropa yang sedang mendiskusikan perbedaan tingkat integrasi politik dan strategis, Indonesia menerapkan diferensiasi ini terutama pada aspek fiskal dan pembangunan. Hak politik tetap setara, tetapi pendekatan anggaran disesuaikan dengan kapasitas daerah.
Dalam kerangka inilah posisi Sumatera Utara menjadi menarik untuk dicermati. Provinsi ini tidak dapat disamakan dengan provinsi mandiri seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, namun jelas pula tidak termasuk dalam kategori tertinggal seperti Papua, NTT dll. Sumatera Utara berada di lapisan menengah-atas dalam struktur pembangunan nasional.
Secara fiskal, Sumatera Utara memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif besar dibandingkan mayoritas provinsi di luar Jawa. Pajak kendaraan, aktivitas perdagangan, dan kontribusi kawasan perkotaan menjadi sumber utama penerimaan daerah.
Meski begitu, ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup besar. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tetap menjadi bagian penting dalam pembiayaan APBD, menandakan bahwa Sumatera Utara belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.
Kekuatan utama Sumatera Utara terletak pada struktur ekonominya yang beragam. Perkebunan kelapa sawit dan karet, pertanian rakyat, industri pengolahan, serta sektor jasa dan perdagangan membentuk fondasi ekonomi yang relatif seimbang.
Medan sebagai kota metropolitan memainkan peran sentral dalam sistem ini. Kota tersebut berfungsi sebagai pusat jasa, keuangan, pendidikan, dan perdagangan bagi wilayah barat Indonesia, memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai penghubung regional.
Keunggulan geografis Sumatera Utara di jalur Selat Malaka juga memberi potensi besar dalam perdagangan internasional. Pelabuhan Belawan menjadi salah satu aset strategis, meski kontribusinya belum sepenuhnya optimal bagi perekonomian daerah.
Namun, kekuatan makro ini dibayangi oleh ketimpangan pembangunan internal. Wilayah pantai timur berkembang pesat, sementara kawasan pantai barat, kepulauan, dan pegunungan masih tertinggal secara relatif.
Pulau Nias dan wilayah Pegunungan Tapanuli menunjukkan bagaimana tantangan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketimpangan ini menjadi isu utama dalam pembangunan Sumatera Utara.
Meski demikian, Sumatera Utara secara resmi tidak masuk dalam daftar provinsi tertinggal nasional. Indikator pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi menempatkannya pada level menengah ke atas secara nasional.
Dalam perbandingan antarprovinsi, Sumatera Utara berada satu tingkat di bawah provinsi-provinsi utama di Jawa, tetapi tetap di atas sebagian besar provinsi di kawasan timur Indonesia. Posisi ini mencerminkan peran strategisnya sebagai jangkar ekonomi luar Jawa.
Peluang Sumatera Utara untuk naik kelas terbuka lebar. Penguatan industri hilir sawit dan karet dapat meningkatkan nilai tambah, sekaligus memperbesar kapasitas fiskal daerah.
Pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata unggulan juga menjadi faktor penentu. Jika dikelola konsisten, sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan wilayah yang selama ini tertinggal.
Dalam konteks nasional, Sumatera Utara mencerminkan model “menengah” Indonesia, kuat secara potensi tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dan merata. Tantangannya bukan keluar dari sistem, melainkan memaksimalkan posisi di dalamnya.
Berbeda dengan Uni Eropa yang khawatir dua tingkat dapat memecah integrasi, Indonesia justru menunjukkan bahwa diferensiasi dapat menjadi alat pemerataan jika dikelola dengan tepat. Sumatera Utara berada di titik krusial pembuktian tersebut.
Pada akhirnya, masa depan Sumatera Utara tidak ditentukan oleh label mandiri atau tidak, melainkan oleh kemampuannya mengurangi ketimpangan internal dan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Posting Komentar