Yaman menghadapi tantangan serius dalam konsolidasi politik meski Presiden Rashad Al Alimi mengumumkan keberhasilan kampanye keamanan di Hadramaut dan Al Mahra. Upaya menyatukan pemerintahan federal masih berjalan tidak mulus, karena pengaruh faksi-faksi milisi tetap terasa di beberapa wilayah.
Meski Aideous Al Zubaidi telah dikeluarkan dari keanggotaan Dewan Kepemimpinan Transisi (PLC), realitas di lapangan menunjukkan bahwa kendali PLC atas seluruh Yaman belum sepenuhnya efektif. Beberapa daerah masih berada di luar jangkauan langsung pemerintah pusat.
Delegasi Southern Transitional Council (STC) di Riyadh telah menyatakan pembubaran diri secara resmi. Pernyataan ini seharusnya menjadi langkah penting untuk integrasi milisi ke dalam struktur pemerintahan, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.
Namun beberapa faksi STC menolak keputusan pembubaran tersebut. Mereka masih aktif bersuara melalui media sosial, mempertahankan posisi politik dan menegaskan eksistensi mereka meski secara formal telah dibubarkan.
Kekuatan faksi-faksi STC diperkirakan masih signifikan di wilayah Al Dhale’ dan sekitarnya. Wilayah ini menjadi pusat perlawanan terselubung terhadap upaya pemerintah untuk menyatukan seluruh milisi di bawah kendali resmi.
Proses pembubaran milisi untuk integrasi ke kementerian tidak berjalan semulus rencana pemerintah. Masih banyak anggota yang menunda keputusan atau menolak bergabung, sehingga stabilitas keamanan jangka pendek tetap rawan.
PLC masih berfungsi meski kehilangan satu anggota kunci. Ketidaklengkapan ini membuat posisi pasukan loyal Tarik Saleh belum jelas terkait integrasi ke Kementerian Pertahanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam komando dan koordinasi militer.
Keputusan Presiden Al Alimi menutup penjara milisi diyakini strategis. Langkah ini ditujukan untuk menutup lembaga-lembaga paralel yang sebelumnya dikelola oleh milisi, sehingga pemerintah bisa memperkuat monopoli atas aparat keamanan resmi.
Langkah lainnya adalah larangan pungutan liar yang selama ini menjadi sumber pemasukan bagi milisi. Pemerintah menilai praktik ini sebagai “kanker ekonomi” yang merusak tata kelola keuangan nasional.
Upaya menutup lembaga dan praktik milisi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi pengaruh ekonomi dan politik faksi bersenjata. Tantangannya tetap besar karena milisi masih memiliki jaringan dan sumber daya independen.
Perdana Menteri Yaman, Salim bin Brik, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekacauan terulang. Stabilitas dianggap sebagai prioritas utama untuk menjaga keamanan dan pelayanan publik.
Bin Brik juga menekankan perlunya memastikan kelangsungan layanan dasar, termasuk air, listrik, dan administrasi publik. Hal ini menjadi indikator kemampuan pemerintah untuk mempertahankan legitimasi di tengah transisi.
Pemerintah menyatakan sikap bertanggung jawab terhadap perkembangan situasi saat ini. Semua keputusan yang diambil menekankan keseimbangan antara reformasi politik dan pengendalian milisi.
Peran Saudi Arabia dalam mendukung stabilitas Yaman diakui pemerintah. Dukungan ini tidak hanya berupa bantuan militer tetapi juga pembangunan ekonomi dan penguatan administrasi pemerintahan.
Meski PLC secara resmi ada, kenyataannya kontrol administratif di lapangan tetap tidak merata. Pemerintah pusat masih berhadapan dengan faksi-faksi yang mempertahankan otonomi lokal dan jaringan pengaruh masing-masing.
Pengumuman pembubaran milisi belum otomatis menghasilkan kepatuhan anggota. Banyak pasukan loyal Tarik Saleh dan mantan milisi STC menunggu arahan jelas terkait posisi mereka dalam struktur pemerintah.
Penutupan penjara milisi juga menandakan upaya pemerintah menghapus jalur hukuman paralel yang selama ini dikelola secara independen oleh faksi bersenjata. Hal ini diharapkan memperkuat supremasi hukum negara.
Larangan pungli dianggap langkah krusial untuk menghentikan aliran dana ilegal yang menopang kekuatan milisi. Tanpa dana ini, pengaruh ekonomi milisi diperkirakan akan menurun.
Meski demikian, beberapa faksi masih aktif melakukan propaganda dan mempertahankan jaringan loyalitas, sehingga pemerintah harus bersiap menghadapi potensi ketegangan baru.
Secara keseluruhan, meski PLC berjalan secara resmi dan Presiden Al Alimi menegaskan keberhasilan kampanye keamanan, konsolidasi penuh Yaman masih jauh. Pemerintah harus menyeimbangkan reformasi, kontrol militer, dan integrasi politik untuk memastikan stabilitas jangka panjang.
Posting Komentar